Kepolosisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum. Namun demikian terjadi disorientasi dalam memaknai konsep institusi sebagai 'alat negara' ataukah konsep intitusi sebagai 'fungsi pemerintahan'. Pada masa pandemi, Covid-19, disorientasi tersebut mendapatkan legitimasi yang kuat untuk melanggengkan tindakan komunikasi instrumental berbasis kepada kewenangan melakukan upaya paksa terhadap Warga Negara yang dipandang melanggar ketentuan social distancing dan himbauan work from home. Berdasarkan uraian tersebut, maka Peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai pembatasan pembahasan yaitu "Bagaimana membongkar bagasa kekuasaan Polri pada masa pandemi dalam menggunakan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum?" Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis kepada data sekunder dengan beberapa model pendekatan penelitian yaitu pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis wacana kritis. Adapun hasil penelitian ini menunjukan adanya inkonsistensi penanganan pelanggaran kebijakan pemerintah dalam masa pandemi sebagai akibat dari habituasi disorientasi pelaksanaan fungsi pemerintahan.