Pesatnya perkembangan dunia perdagangan internasional harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan sekaligus melindungi industri dan perekonomian di dalam negeri. Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian diamandemen berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah landasan hukum yang bersifat formal maupun material terhadap kegiatan kepabeanan. Undang-undang Kepabeanan adalah salah satu pilar pokok untuk mendukung terciptanya perdagangan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menghindari dampak buruk perdagangan internasional bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan definisi ini fokus kegiatan utama kepabeanan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama fokus kepada kegiatan pengawasan terhadap masuknya barang-barang dari luar daerah pabean (impor) dan terhadap keluarnya barang-barang ke luar daerah pabean (ekspor). Fokus kegiatan yang kedua adalah pemungutan pajak-pajak lalu lintas barang berupa Bea Masuk dan Bea Keluar. Tanggung jawab dan kewenangan melakukan kegiatan pengawasan dan pemungutan atas lalu lintas barang impor atau ekspor ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Kegiatan pengawasan menempatkan beacukai sebagai aparatur border protection atas lalu lintas barang impor dan ekspor.