Sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk pertanggungjawaban. Hal ini berlaku tidak hanya di sektor swasta melainkan juga di sektor publik. Terlebih sejak era reformasi, tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola penerimaan & penggunaan dana semakin besar. Sistem akuntansi yang baik akan memungkin pemerintah untuk mengelola dana masyarakat secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mendorong terjadinya perubahan paradigma terhadap penyusunan laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat pada perincian PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Namun, isi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Sistem Akuntansi belum sepenuhnya menggambarkan proses akuntansi yang baik. Oleh sebab itu, buku ini diterbitkan sebagai respons PP Nomor 58 Tahun 2005 dan koreksi terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Selain itu, penulisan buku ini tetap berpegang pada konsep sistem akuntansi sektor publik yang didasarkan pada teori akuntansi dan mengantarkan berbagai persoalan terkini dalam mengelola keuangan daerah dengan pendekatan budaya.

Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:

Bab 1 Pendahuluan
Bab 2 Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik
Bab 3 Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik
Bab 4 Formulir dan Jurnal
Bab 5 Buku Besar
Bab 6 Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Bab 7 Pelaporan Keuangan Konsolidasi Sektor Publik
Bab 8 Neraca untuk Pertama Kali
Bab 9 Pengendalian Internal