Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan Peringan Dalam Penjatuhan Tuntutan Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430 K/PID.SUS/2018)

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2605 K/Pid.Sus/2017)

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 2605 K/Pid.Sus/2017)

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 55/PID.SUS-TPK/2016/PN.BGL).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD PADA KASUS JAKSA SEBAGAI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN BANDING NO.1O/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAWAHAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERINTAH ATASANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 194/PK/PID.SUS/2010).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-i/2016.

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-i/2016.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi secara bersama-sama dihubungkan dengan tujuan pemidanaan (Studi kasus oputusan perkara nomor 54/Pid.B/Tpk/2012/PN.JKT.Pst)

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSIDI INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BENTUKPENERAPAN KEADILAN RESTORATIF.

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSIDI INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BENTUKPENERAPAN KEADILAN RESTORATIF.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 55 pencarian kata kunci Anda: Subject: "Pidana Korupsi"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 6 halaman
Membutuhkan 2.3054 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Pencarian Spesifik

Judul:
Pengarang:
Penerbit:
Koleksi:
Lokasi:

Informasi

Selamat Datang di Perpustakaan Pusat Universitas Pancasila. Gunakanlah Fasilitas Perpustakaan untuk Memperkaya Ilmu Pengetahuan Anda.

Peta Lokasi


Alamat
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12640, Indonesia
Kontak
Telp:
(021) 78885779 Eks.204
Surel:
upt_perpustakaan@univpancasila.ac.id