Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD PADA KASUS JAKSA SEBAGAI TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN BANDING NO.1O/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

TESIS: KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS NEGARA TERKAIT KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2701K/PDT/2017).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA RELAAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI KAJIAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
Tesis: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Dibuat Notaris Melalui Telekonferensi Dari Perspektif undang-Undang Jabatan Notaris

Tesis: Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Dibuat Notaris Melalui Telekonferensi Dari Perspektif undang-Undang Jabatan Notaris

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAWAHAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PERINTAH ATASANNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 194/PK/PID.SUS/2010).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-i/2016.

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-i/2016.

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

DISSENTING OPINION MENGENAI AHLI WARIS SEBAGAI PIHAK YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAU KEMBALI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 97 PK/PID.SUS/2012).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi secara bersama-sama dihubungkan dengan tujuan pemidanaan (Studi kasus oputusan perkara nomor 54/Pid.B/Tpk/2012/PN.JKT.Pst)

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.3/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite

PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (DITINJAU DARI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI).

Ketersediaan : 1 copies available for loan
Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 114 pencarian kata kunci Anda: Subject: "RUPS"
Saat ini anda berada pada halaman 5 dari total 12 halaman
Membutuhkan 1.39098 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Pencarian Spesifik

Judul:
Pengarang:
Penerbit:
Koleksi:
Lokasi:

Informasi

Selamat Datang di Perpustakaan Pusat Universitas Pancasila. Gunakanlah Fasilitas Perpustakaan untuk Memperkaya Ilmu Pengetahuan Anda.

Peta Lokasi


Alamat
Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12640, Indonesia
Kontak
Telp:
(021) 78885779 Eks.204
Surel:
upt_perpustakaan@univpancasila.ac.id